"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ujar Jumhur.

Jumhur mengatakan, kebijakan adaptasi tidak dapat berjalan sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan.

Menurutnya, kebijakan nasional juga perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal.

Ia menyebut salah satu program bernama Program Kampung Iklim yang disebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pernyataan ini disampaikan Jumhur ketika menghadiri Ministrial Dialogue bertajuk "Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway" di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Turki pada Senin (9/11).

Jumhur juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam mempercepat aksi iklim.

Ia menilai perubahan iklim merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan koordinasi terarah antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi serta masyarakat sipil.

Jumhur menyebut kolaborasi ini didorong oleh pembagian mandat yang jelas, target terukur, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Dalam aspek pembiayaan, ia menilai pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim dan inovasi teknologi sebagai instrumen penting.

Pada kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon internasional harus mampu menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel, transparan, serta mencegah penghitungan ganda.

Jumhur menegaskan bahwa ketahanan iklim dan pencapaian net-zero emission bukanlah dua agenda yang saling bersaing, melainkan elemen yang saling memperkuat.

"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," tutup Jumhur.