Badan Gizi Nasional memberikan ruang bagi mitra pembangunan untuk mengganti yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak berkontribusi.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan efisiensi, keadilan, serta akuntabilitas anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Keputusan ini dilatarbelakangi temuan bahwa sejumlah yayasan meminta setoran dana per ompreng dari mitra tanpa memberikan kontribusi operasional.

Kondisi tersebut dinilai membebankan mitra dan berpotensi menurunkan kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyatakan bahwa pengelolaan anggaran harus difokuskan sepenuhnya untuk penyediaan makanan berkualitas.

Pihak lembaga menyediakan dua portal registrasi khusus bagi yayasan dan mitra guna memfasilitasi proses pergantian pengelola tersebut.

Melalui mekanisme ini, mitra dapat mengajukan yayasan baru dan melampirkan bukti kerugian yang dialami selama masa kerja sama.

Seluruh pengajuan akan diproses sesuai aturan yang berlaku demi menciptakan hubungan kemitraan yang lebih sehat dan transparan.

Seluruh pengajuan tersebut akan diproses sesuai dengan mekanisme registrasi yang berlaku demi menciptakan hubungan kemitraan yang lebih sehat dan transparan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa anggaran yang disalurkan harus dikonversi sepenuhnya menjadi menu makanan berkualitas dengan pertanggungjawaban yang baik.