Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 365. K/MB.

01/MEM. B/2026.

Aturan baru tersebut memuat ketentuan untuk memperketat penggunaan anak perusahaan serta afiliasi di sektor usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.

Regulasi yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat, 18 September 2026, ini mewajibkan pemegang izin usaha memprioritaskan penyedia jasa lokal.

Selain itu, aturan tersebut juga melarang praktik monopoli tanpa izin resmi di wilayah operasional setempat.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan menyatakan bahwa perusahaan jasa daerah perlu meningkatkan kapasitas operasional.

Langkah peningkatan tersebut bertujuan agar penyedia jasa lokal sanggup mengambil alih porsi kerja secara profesional.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bakhtiar, menyebutkan syarat wajib bagi standar jasa tambang lokal.

Penyedia jasa lokal wajib mengantongi izin usaha jasa pertambangan dengan kualifikasi yang sesuai jenis pekerjaan.

Diktum Kesatu regulasi tersebut menegaskan kewajiban penggunaan perusahaan pemegang izin usaha jasa pertambangan daerah setempat.

Sementara itu, Diktum Kedua dengan tegas melarang keterlibatan pihak terafiliasi tanpa persetujuan menteri guna mencegah monopoli terselubung.

Penerbitan regulasi baru ini secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.

K/30/DJB/2010.