Mahkamah Agung Israel secara bulat mengambil keputusan penting untuk membatalkan larangan partisipasi partai politik mayoritas Arab.

Langkah hukum tersebut memulihkan hak politik kelompok mayoritas Arab menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada 27 Oktober.

Keputusan pengadilan ini sekaligus menganulir tindakan komite pemilihan pusat Israel yang sebelumnya dikendalikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pembatalan larangan tersebut secara khusus mencakup United Arab List atau Ra'am pimpinan Mansour Abbas beserta koalisi Joint List.

Menanggapi putusan tersebut, koalisi partai Arab langsung menegaskan kesiapan mereka untuk menggalang dukungan pemilih secara masif.

Warga Arab-Israel sendiri memegang sekitar 20 persen dari total pemilih keseluruhan dan diproyeksikan menjadi penentu peta politik.

Sementara itu, proses pencalonan politisi Arab-Israel Sami Abu Shehadeh menghadapi dinamika terpisah setelah dirinya memilih mundur.

Mahkamah Agung sempat mengindikasikan bakal menguatkan larangan terhadap Sami Abu Shehadeh atas tuduhan dukungan terhadap kelompok teroris lewat tulisan opini pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Merespons tekanan hukum tersebut, politisi itu memilih mengundurkan diri secara resmi dari pencalonan sebelum pengumuman final pengadilan.

Di sisi lain, jajak pendapat menunjukkan koalisi Netanyahu maupun kubu lawan pimpinan Gadi Eisenkot diperkirakan sulit mencapai mayoritas 61 kursi dari total 120 kursi parlemen.