Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono membeberkan temuan terkait konflik antara mitra pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan yayasan penaungnya.

Permasalahan tersebut muncul karena adanya kewajiban setoran uang per ompreng yang dibebankan yayasan kepada para mitra di lapangan.

Sejumlah yayasan dinilai tidak aktif serta tidak memberikan kontribusi nyata terhadap operasional maupun pembinaan dapur SPPG.

Kondisi ini berakar dari pola kepemimpinan sebelumnya yang memberikan titik pembangunan dapur kepada yayasan tanpa dukungan sumber daya yang memadai.

Akibatnya, pihak mitra harus menanggung beban finansial tambahan setelah dapur beroperasi akibat kewajiban setoran yang dinilai merugikan.

Menanggapi persoalan tersebut, Sudaryono mempersilakan para mitra untuk mengganti yayasan jika merasa dirugikan oleh aturan setoran itu.

Badan Gizi Nasional telah menyediakan Portal Yayasan dan Portal Mitra guna mempermudah proses pengajuan pergantian tersebut.

Langkah ini diambil agar seluruh anggaran dapat dialokasikan secara optimal untuk menyajikan menu makanan berkualitas tinggi bagi penerima manfaat.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia turut menyoroti tekanan finansial yang dialami para pengelola.

Asosiasi tersebut mengusulkan skema pembayaran langsung ke rekening pemilik dapur guna menghindari pemotongan dana oleh pihak perantara.