Dana untuk membayar cicilan utang proyek Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih telah disiapkan oleh pemerintah di dalam bank Himbara.

Meskipun uang tersebut sudah berada di bank BUMN, pencairannya belum bisa dilakukan secara langsung kepada pihak penerima.

Pemerintah masih harus merampungkan proses verifikasi serta validasi sesuai aturan yang berlaku sebelum dana dapat disalurkan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan tata kelola pembayaran ini wajib melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh transaksi menjadi bersih dan jelas sebelum kunci pencairan dana akhirnya dibuka.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa anggaran untuk membayar kewajiban proyek pembangunan tersebut sudah tersedia dalam APBN 2026.

Tagihan pertama utang proyek Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang jatuh tempo pada 25 September mencapai sekitar Rp37 triliun.

Sementara itu, total keseluruhan utang proyek pembangunan tersebut diperkirakan mencapai angka hingga Rp240 triliun.

Pembiayaan ini sebelumnya diambil oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dari bank-bank milik negara untuk mendukung pembangunan di lapangan.