Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik menilai sidang di Mahkamah Konstitusi terkait syarat cawapres Gibran Rakabuming Raka sebagai manipulasi konstitusi.

Ia mempertanyakan legitimasi gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana cs.

Menurut Freddy, gugatan tersebut seolah diproses khusus untuk menampung permohonan kelompok Denny Indrayana.

Ia juga menegaskan bahwa posisi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran merupakan satu kesatuan pasangan dwitunggal.

Tanggapan Soal Pembagian Tugas dan Isu Adu Domba

Dalam konteks kepemimpinan dwitunggal, Freddy mempertanyakan kemungkinan mendiskualifikasi wakil presiden saja.

Ia turut menyayangkan pihak-pihak yang mempermasalahkan aktivitas Gibran turun langsung menemui masyarakat.

Freddy menduga terdapat upaya adu domba agar hubungan antara presiden dan wakil presiden menjadi tidak harmonis.

Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai ada desain yang membuat wakil presiden terlihat lebih dekat dengan rakyat.

Pangi mendorong agar ijazah Gibran segera ditunjukkan guna mengakhiri perdebatan yang terus berulang.

Ipang mengungkapkan bahwa dinamika tersebut dapat menciptakan ketidaknyamanan dalam hubungan kepemimpinan nasional.

Ia juga menyoroti bagaimana polemik ijazah ini kerap berulang dan berpotensi dimanfaatkan sebagai panggung politik untuk mendulang simpati publik.

Lebih lanjut, ia menyayangkan perhatian publik Indonesia yang masih sering terjebak pada polemik mendasar seperti masalah ijazah.

Padahal, negara-negara lain sudah membahas isu-isu strategis yang jauh lebih maju seperti teknologi rudal dan balistik.