Badan Gizi Nasional mengubah skema insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program Makan Bergizi Gratis.

Besaran insentif yang sebelumnya dipatok Rp6 juta per hari kini disesuaikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan.

Kepala BGN Sudaryono menyatakan penyesuaian tersebut mulai berlaku secara resmi pada Senin 5 Oktober mendatang.

Perubahan ini dilakukan karena jumlah penerima manfaat di setiap dapur pelayanan memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Skema baru tersebut diatur melalui Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 mengenai hari pelayanan efektif dan pemberian insentif.

Besaran insentif tersebut bukan tambahan di luar anggaran Rp15 ribu per porsi yang diterima oleh setiap penerima manfaat.

Dari anggaran Rp15 ribu tersebut, sebanyak Rp10 ribu dialokasikan untuk makanan serta Rp3.000 untuk kebutuhan operasional.

Sisa anggaran sebesar Rp2.000 ditetapkan sebagai insentif ketersediaan serta mutu layanan dapur SPPG.

Sudaryono menjelaskan bahwa besaran insentif kini mengikuti jumlah porsi yang dilayani oleh masing-masing dapur.

Dapur yang melayani penerima manfaat lebih banyak akan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan dapur berkapasitas kecil.

Insentif ini juga bergantung pada keberlangsungan operasional dapur setiap harinya.

Dapur SPPG yang terkena suspend atau tidak beroperasi tidak akan mendapatkan alokasi insentif.

Hal serupa berlaku ketika dapur tidak melayani penerima manfaat akibat hari libur nasional atau peniadaan kegiatan belajar.

Bencana alam atau karhutla yang membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring juga membuat layanan dihentikan.

Jumlah porsi yang menjadi dasar perhitungan insentif ditentukan berdasarkan surat penetapan terakhir dari BGN.

BGN akan terus memperbarui surat penetapan tersebut dengan mempertimbangkan kapasitas dapur dan kelompok penerima manfaat.

Kelompok penerima manfaat tersebut mencakup sekolah serta kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Langkah ini diambil agar tidak terjadi perebutan penerima manfaat antar-SPPG di suatu wilayah.

Dapur berkapasitas kecil diharapkan tidak menerima jumlah penerima manfaat yang melebihi batas kemampuannya.

Mitra, yayasan, kepala dapur, akuntan, ahli gizi, serta tim dapur diminta untuk memahami ketentuan baru ini.