Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menemui massa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di depan Gedung DPR RI, Selasa (29/9).

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan massa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait regulasi ketenagakerjaan.

Unang Sunarno selaku perwakilan buruh menyatakan bahwa substansi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dinilai mirip dengan UU Cipta Kerja.

Salah satu poin yang disoroti adalah desakan untuk memperketat pembatasan sistem kerja kontrak yang dianggap sebagai bentuk perbudakan modern.

Kelompok buruh tersebut mengusulkan agar masa kontrak kerja dibatasi maksimal selama satu tahun dengan ketentuan dua kali kontrak.

Selain itu, mereka juga menyoroti praktik kerja magang yang dinilai telah disalahgunakan untuk mencari tenaga kerja murah bagi perusahaan.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad menyatakan pihak parlemen akan terus membuka dialog dengan kelompok buruh hingga RUU tersebut disahkan.

Ia juga menegaskan bahwa masalah hubungan kerja dan batas waktu dalam sistem pemagangan akan ditentukan secara tegas.

Unang Sunarno menjelaskan bahwa sistem kontrak kerja tersebut telah merambah berbagai sektor seperti manufaktur, pertambangan, perkebunan, transportasi, hingga pariwisata sehingga jumlah pekerja tetap semakin berkurang.

Terkait durasi, kelompok buruh menolak usulan draf DPR yang mencapai empat tahun maupun usulan Apindo selama lima tahun, dan tetap meminta pembatasan maksimal satu tahun dengan dua kali kontrak.

Lebih lanjut, Cucun Ahmad sepakat bahwa praktik pemagangan yang kerap dijadikan modus pencarian tenaga kerja murah tanpa hubungan kerja yang jelas harus segera dibenahi dan dibatasi waktunya.