Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri dari 18 konfederasi serikat buruh menggelar unjuk rasa.

Aksi tersebut dilangsungkan di depan Gedung DPR RI untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Massa menilai masih ada kesenjangan substansi antara rumusan Dewan Perwakilan Rakyat dengan materi yang diperjuangkan oleh para buruh.

Rincian Tuntutan Unjuk Rasa

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan total sebelas poin tuntutan utama terkait regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Salah satu poin utama adalah pembatasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu agar hanya berlaku untuk pekerjaan sementara maksimal satu tahun.

Mereka juga menuntut pembatasan tenaga kerja alih daya serta aturan ketat mengenai pemagangan agar tidak menjadi hubungan kerja.

Selain itu, massa menyoroti perlindungan bagi pekerja platform digital untuk memperjelas status hubungan kerja bersama aplikator.

Tuntutan lainnya mencakup pengawasan aturan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi serta pengetatan aturan pemutusan hubungan kerja.

Massa juga menuntut pemberlakuan dana cadangan pesangon yang dibayarkan pengusaha setiap bulan dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Tuntutan berikutnya mencakup pembentukan komisi pengawasan dari unsur tripartit serta alokasi anggaran APBN untuk pelatihan kerja.

Selain itu, buruh menyuarakan cuti haid dua hari untuk pekerja perempuan tanpa syarat surat sakit serta sanksi tegas bagi pelanggaran PKWT.