Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat peringatan kepada sejumlah pengelola platform digital.

Tindakan tersebut diambil lantaran mereka belum menuntaskan kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Sebelumnya, pihak kementerian telah memberikan tenggat waktu khusus bagi para pengelola layanan tersebut.

Namun, catatan kementerian menunjukkan masih ada tujuh entitas yang belum memberikan respons atau menyelesaikan prosesnya.

Batas Akhir Tenggat Waktu Pemenuhan Aturan

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Oktober 2026 sebagai batas akhir bagi ketujuh platform itu.

Apabila ketentuan tersebut diabaikan, layanan serta akses situs mereka berisiko menghadapi pemutusan permanen.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan langkah penegakan hukum administratif akan segera diterapkan.

Kebijakan ini berlaku bagi setiap penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan di wilayah Indonesia.

Sebagian besar platform yang belum mendaftar mencakup aplikasi pemesanan tiket bus, maskapai penerbangan, situs makanan, hingga aplikasi penghitung kalori.

Meskipun demikian, instansi terkait tetap membuka ruang klarifikasi apabila pengelola mengalami kendala teknis.

Langkah peringatan ini diharapkan menjadi kesempatan terakhir sebelum sanksi pemutusan akses resmi dijalankan.