Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menyoroti pentingnya keseimbangan aturan.

Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi pekerja serta kepastian bagi dunia usaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai bahwa aturan perlu menawarkan fleksibilitas tanpa mengurangi hak buruh.

Penguatan sektor industri pengolahan dipandang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyatakan porsi manufaktur terhadap PDB terus menurun sejak awal tahun 2000-an.

Penurunan kontribusi manufaktur tersebut berdampak langsung pada kapasitas penyerapan tenaga kerja formal.

Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 7,24 juta orang masih menganggur dari total 154,91 juta angkatan kerja pada Februari 2026.

Skema flexicurity diusulkan agar dapat diterapkan dengan memperhatikan karakteristik setiap sektor usaha.

DPR RI bersama pemerintah telah membentuk Panitia Kerja untuk menyusun substansi regulasi tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menjelaskan adanya pergeseran konsep dari kerja tetap menuju prinsip tetap kerja.

Penguatan Konsep Perlindungan dan Bantalan Sosial

Pendekatan baru ini memastikan bahwa jaminan sosial dan program bantalan dari negara tetap melekat pada pekerja saat menghadapi pemutusan hubungan kerja.

Kolaborasi lintas sektor juga dinilai mendesak agar regulasi ini mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara komprehensif.