Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mengusulkan audit terhadap sejumlah fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor.

Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah rumah hingga kendaraan yang disoroti merupakan aset negara yang sah.

Pemeriksaan ini mencakup dasar penggunaan, status penghuni, sumber dana, izin pembangunan, hingga pemeliharaan fasilitas.

Menurut Rieke, aturan pengelolaan Barang Milik Negara harus ditegakkan agar tidak ada aset yang berubah fungsi tanpa dasar hukum jelas.

Komisi XIII juga menyoroti tindakan pihak yang sempat menghalang-halangi inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Ombudsman RI.

Pengawasan dari lembaga eksternal tersebut ditegaskan tidak boleh dianggap sebagai sebuah ancaman oleh petugas.

Petugas yang terbukti menghambat pelaksanaan tugas Ombudsman harus diperiksa secara khusus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelumnya telah menonaktifkan lima pejabat struktural di lapas tersebut.

Penonaktifan dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan terkait keberadaan fasilitas mewah yang menuai sorotan.

Para pejabat yang dinonaktifkan meliputi kepala lapas, kepala kesatuan pengamanan, serta sejumlah kepala seksi terkait.