Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, melayangkan kritik tajam terhadap usulan ambang batas dukungan calon presiden minimal dua fraksi di DPR.

Ia menilai wacana tersebut merupakan bentuk akal-akalan, tindakan manipulatif, dan bagian dari pembangkangan terhadap konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah menghapus batasan dukungan kursi maupun suara sah.

Sahrin mengajak seluruh partai politik di parlemen agar mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara konsisten.

Menurutnya, aturan pencalonan presiden seharusnya dikembalikan sepenuhnya pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelumnya, wacana syarat minimal dua fraksi ini sempat mencuat setelah disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Paloh sendiri menyatakan tidak mempermasalahkan usulan tersebut karena dinilai mirip dengan aturan presidential threshold sebelumnya.

Menyoroti Visi Jangka Panjang Pembentukan Undang-Undang

Sahrin Hamid menilai bahwa berbagai upaya pembatasan tersebut merupakan bentuk tipu daya untuk mengakali putusan Mahkamah Konstitusi secara terang-terangan.

Ia mengingatkan para elit politik agar menyusun undang-undang dengan orientasi jangka panjang demi kepentingan masyarakat yang semakin dewasa dalam mengakses informasi.

Di sisi lain, Surya Paloh sebelumnya mengungkapkan bahwa masukan syarat minimal dua fraksi tersebut menyerupai aturan ambang batas pencalonan presiden yang berlaku sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.