Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi vonis pidana terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menjadi sembilan tahun penjara.

Putusan tingkat banding tersebut lebih rendah dari vonis pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun.

Hakim menyatakan Nadiem tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider dalam persidangan.

Selain pidana badan, Nadiem diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 140 hari kurungan oleh majelis hakim.

Pengadilan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp548,7 miliar subsider 6 tahun penjara dalam putusan tersebut.

Jumlah uang pengganti itu berkurang dari putusan tingkat pertama yang sebelumnya mencapai Rp809,59 miliar subsider 5 tahun penjara.

Menanggapi putusan tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan masih memerlukan waktu untuk mempelajari seluruh hasil vonis banding.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyebut tim jaksa penuntut umum mempunyai waktu selama 14 hari.

Waktu tersebut digunakan untuk menentukan sikap resmi apakah akan mengambil langkah hukum kasasi atau menerima putusan.

Sementara itu, Nadiem Makarim secara tegas mengonfirmasi akan langsung menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Mantan menteri era Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut menyatakan menolak vonis yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tinggi.

Pihak Nadiem menilai fakta persidangan tingkat banding menunjukkan ketiadaan aliran dana serta konflik kepentingan yang melibatkan dirinya.