Partai Solidaritas Indonesia memberikan tanggapan terkait wacana pemisahan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Wacana tersebut mengemuka di tengah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, menilai isu itu sebagai indikasi inkonsistensi dari lembaga pembentuk undang-undang.

Ia mempertanyakan aturan pemilu yang kerap mengalami perubahan setiap kali menjelang pesta demokrasi.

Menurutnya, aturan kepemiluan seharusnya bisa menjadi sebuah legasi kebijakan yang tidak terus-menerus diperdebatkan ulang.

Sebelumnya, wacana pemisahan jenis pemilu ini diusulkan oleh Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Usulan tersebut mencakup pemisahan pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada agar tidak disatukan dalam satu waktu.

Pemisahan itu dinilai dapat mencegah pecahnya konsentrasi pemilih akibat terlalu banyaknya materi kampanye.

Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan legitimasi pilpres serta meringankan beban para penyelenggara pemilu.

Sejumlah partai politik lain seperti PKS dan PDIP turut menyampaikan respons terhadap usulan pemisahan pemilu tersebut.

Bestari menilai kebijakan terkait pemilu seolah tidak pernah selesai dibahas dan terus berulang setiap menjelang pesta demokrasi.

Sementara itu, PDIP turut memberikan catatan khusus agar hasil pemilihan legislatif nantinya tidak dijadikan sebagai penentu tiket untuk mencalonkan pasangan calon di pemilihan presiden.