Berbagai pandangan dari masing-masing kelompok politik tersebut dipastikan akan menjadi bahan masukan yang berharga bagi kinerja Komisi II nantinya.

Di sisi lain, sejumlah fraksi di parlemen terpantau mulai menunjukkan sikap masing-masing terkait substansi materi dalam RUU Pemilu meskipun belum dibahas secara formal.

Isu mengenai ambang batas parlemen dan ambang batas presiden menjadi sorotan utama karena juga terikat dengan mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dikabarkan akan segera membentuk Panitia Kerja khusus untuk menangani pembahasan RUU Pemilu dalam waktu dekat.

Pembentukan Panitia Kerja tersebut dijadwalkan berlangsung sebelum berakhirnya masa sidang atau menjelang masa reses bagi para anggota dewan pada pekan depan.

Keterangan mengenai rencana pembentukan panitia kerja itu sebelumnya telah disampaikan secara terbuka oleh Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan.

Pihak pimpinan komisi telah memberikan instruksi agar seluruh jajaran segera mempersiapkan langkah awal guna memulai pembahasan aturan krusial tersebut.

Dengan adanya instruksi tersebut, Komisi II diharapkan dapat segera menentukan langkah pembentukan panitia kerja sebelum masa persidangan saat ini benar-benar ditutup.

Sejumlah partai politik besar seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, serta Partai Kebangkitan Bangsa juga telah memberikan respons terkait syarat dukungan minimum pencalonan presiden.

Persiapan Panitia Kerja RUU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima instruksi untuk segera memulai pembahasan undang-undang tersebut secara mendalam.

Komisi II berencana segera memutuskan pembentukan Panitia Kerja RUU Pemilu di akhir masa persidangan ini atau menjelang masa reses pekan depan.

Sejumlah partai politik seperti Partai Golkar dan PKB turut memberikan respons terkait dinamika politik yang mengiringi persiapan regulasi baru ini.