Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa berbagai usulan terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu masih terlalu dini untuk disimpulkan maupun disepakati pada saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dasco sebagai bentuk respons terhadap berbagai opsi perubahan desain pemilu yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik.

Beberapa opsi perubahan yang muncul mencakup wacana ambang batas parlemen sebesar 5 persen serta aturan syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

Selain itu, terdapat pula usulan agar kandidat pemimpin nasional harus didukung oleh minimal dua partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Wacana lain yang turut dilempar ke ruang publik adalah opsi mengenai pemisahan antara pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di masa mendatang.

Dinamika Pembahasan dan Proses di Komisi II DPR

Menurut Dasco, hingga saat ini dirinya menilai bahwa sistem atau usulan mana yang nantinya akan diakomodir masih terlalu dini untuk dipastikan secara definitif.

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa diskusi seputar isu pemilu masih sangat dinamis.

Kondisi dinamis tersebut terjadi karena Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat belum melakukan pembahasan secara resmi mengenai draf undang-undang tersebut bersama pihak pemerintah.

Oleh sebab itu, berbagai masukan serta opsi perubahan yang berkembang di tengah masyarakat akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan resmi yang akan datang.

Tidak hanya menampung suara dari partai-partai yang duduk di parlemen, pembahasan itu juga akan menyerap masukan penting yang berasal dari partai-partai nonparlemen.