Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mempunyai potensi untuk tidak lagi menduduki posisinya pada awal Oktober.

Peluang tersebut muncul apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan diskualifikasi terkait keabsahan syarat pendidikan yang diajukan pemohon.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebutkan bahwa mekanisme diskualifikasi tersebut dinilai lebih sederhana daripada proses pemakzulan.

Permohonan tersebut diajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi tanpa harus melewati tahapan yang panjang melalui DPR dan MPR.

Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memakan waktu maksimal 14 hari kerja untuk memberikan putusan.

Gugatan ini mempersoalkan dugaan masalah administratif serta pemenuhan syarat minimal pendidikan tingkat SLTA atau sederajat saat pendaftaran.

Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat pendidikan paling rendah calon wakil presiden adalah tamat SMA.

Para pemohon mendalilkan adanya indikasi awal bahwa syarat formal pendidikan tersebut tidak terpenuhi secara sah sejak proses pendaftaran di KPU.

Dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum, pihak terkait diberikan kesempatan untuk membantah seluruh tuduhan.

Seluruh argumentasi serta bukti dari perkara ini diminta agar dibuka secara transparan di hadapan majelis hakim konstitusi.