Kelompok Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyatakan bahwa tidak semua persoalan dalam pemilu perlu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tri Sandhi Wibisono selaku kuasa hukum pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilihan umum.

Tri menilai bahwa langkah mempermasalahkan Gibran secara terus-menerus sama saja dengan menempatkan mahkamah sebagai keranjang sampah.

Ia menegaskan para pihak yang merasa dirugikan dalam tahapan pemilu seharusnya melapor langsung kepada lembaga yang berwenang.

Laporan tersebut juga wajib diselesaikan sesuai jenis pelanggaran serta jangka waktu yang sudah tersedia sejak awal.

Dalam persidangan lanjutan tersebut, kuasa hukum pihak terkait turut menyampaikan sejumlah poin petitum terkait gugatan yang ada.

Permohonan itu mencakup permintaan agar pihak pemohon dinyatakan memiliki itikad buruk serta permohonan yang kabur dan tidak jelas.

Tri menerangkan bahwa pihak yang merasa dirugikan dalam pemilu harus menggunakan secara maksimal lembaga berwenang sesuai jenis pelanggarannya.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu.