Perjalanan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi ternyata melibatkan banyak cerita di balik layar.

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana sempat mengajak sejumlah tokoh nasional untuk bergabung menjadi pemohon dalam perkara tersebut.

Alasan Tokoh Nasional Menolak Bergabung

Tokoh-tokoh yang sempat dihubungi oleh Denny Indrayana mencakup Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Mahfud MD.

Namun, ajakan tersebut tidak berujung pada keterlibatan mereka karena kekhawatiran adanya persepsi publik yang keliru.

Ketiga tokoh tersebut merasa tidak enak jika ikut menjadi pemohon karena dikira tidak bisa menerima hasil Pemilu 2024.

Penolakan tersebut membuat Denny kemudian mencari pihak lain yang mempunyai kepentingan serta rekam jejak dalam mempersoalkan aspek pendidikan Gibran.

Pihak Lain yang Masuk dalam Perkara

Denny menyebut pegiat pendidikan Mercy Sihombing yang menggugat dokumen penyetaraan ijazah ke PTUN Jakarta.

Selain itu, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi juga membawa persoalan dokumen pendidikan ini ke Komisi Informasi Pusat.

Nama Subhan bersama Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga masuk dalam daftar pihak yang sebelumnya sudah bersurat ke DPR.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) turut digandeng melalui Sekjen mereka, Mas Bram, demi kepentingan pemilih.

Partai Ummat yang menjadi salah satu partai pengusung pasangan Anies-Muhaimin pada pemilu legislatif juga ikut digandeng.

Gugatan tersebut akhirnya bermuara pada permintaan agar pengadilan menilai kembali pemenuhan syarat pencalonan Gibran.

Para pemohon meminta keputusan lembaga pemilu serta pelantikan wakil presiden tersebut untuk dibatalkan.

Mereka juga menuntut adanya proses pemilihan wakil presiden baru sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut.