Wacana mengenai perubahan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden kembali memicu berbagai tanggapan dari kalangan partai politik.

Partai Demokrat memberikan respons terhadap usulan yang sebelumnya disampaikan oleh pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa gagasan pembatasan dukungan partai dapat menjadi jalan tengah.

Ia menilai skema dukungan minimal dua fraksi dan maksimal tiga fraksi merupakan bentuk kompromi yang layak untuk dibahas.

Konsep tersebut dianggap mampu mencegah jumlah pasangan calon menjadi terlalu banyak pada masa kontestasi mendatang.

Selain itu, aturan ini dinilai tetap memberikan ruang yang luas bagi para kandidat untuk berkompetisi secara sehat.

Herman menjelaskan bahwa pembatasan jumlah partai pengusung bertujuan untuk menjaga keseimbangan dukungan politik di parlemen.

Langkah tersebut juga dapat mencegah terbentuknya koalisi besar yang berlebihan dan menguasai dukungan secara sepihak.

Kendati demikian, belum ada angka final mengenai jumlah pasti fraksi yang nantinya akan dijadikan sebagai syarat sah pencalonan.

Pembahasan lanjutan mengenai besaran dukungan tersebut masih akan menunggu proses politik dan legislasi resmi di DPR.