Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dukungannya terhadap wacana pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2029.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menilai kebijakan tersebut penting agar pencalonan presiden memakai suara hasil pemilu legislatif terbaru.

Menurut Kholid, hasil pemilu legislatif dan presiden pada tahun berbeda diyakini bakal menunjukkan peta dukungan politik yang tidak sama.

Pihaknya mengusulkan agar pelaksanaan pemilu legislatif didahulukan sebelum pemilihan presiden dilangsungkan.

Wacana perubahan desain pemilu ini sebelumnya kembali diangkat oleh anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam rencana pembahasan RUU Pemilu.

Politikus Partai Golkar tersebut mengusulkan agar tiga jenis pemilu diselenggarakan secara terpisah.

Kholid menjelaskan, hasil pemilu legislatif nantinya tetap dapat digunakan sebagai syarat pencalonan presiden melalui rekayasa konstitusional sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Ia menambahkan, meskipun MK telah menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden, UUD 1945 tetap memperbolehkan gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon.