Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mulai menggagas langkah penyusunan Rancangan Undang-Undang terkait kecerdasan buatan.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

Kolaborasi ini berfokus untuk melaksanakan riset serta kajian mendalam guna merumuskan regulasi teknologi tersebut secara komprehensif.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sangat pesat mendorong kebutuhan kebijakan negara.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu aspek krusial adalah pergeseran pola kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat akibat pemanfaatan teknologi.

Sultan menilai kecerdasan buatan memang memberikan banyak kemudahan dalam dunia kerja maupun berbagai aktivitas harian lainnya.

Namun demikian, tanpa adanya pengontrolan secara konstitusional, teknologi tersebut dikhawatirkan dapat memicu krisis sosial di masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah dipandang perlu memberikan perhatian khusus terhadap masifnya perkembangan sistem cerdas di tengah masyarakat.

Sebagai institusi legislatif, pimpinan DPD RI memandang kerja sama dengan lembaga riset merupakan kebutuhan yang mendesak.

BRIN dan ICMI dinilai memiliki pengalaman serta kapasitas yang memadai dalam hal penyusunan kebijakan berbasis bukti ilmiah.

Keterlibatan dua lembaga tersebut nantinya akan dilibatkan secara langsung dalam setiap proses penyusunan Rancangan Undang-Undang inisiatif dewan.

Pandangan bersama antara lembaga legislatif, periset, dan organisasi masyarakat ini bermuara pada upaya pencegahan bencana peradaban.

Rencana kerja sama tersebut mengemuka usai pertemuan Sultan dengan Kepala BRIN yang juga menjabat Ketua Umum ICMI Arif Satria.

Pertemuan berlangsung di Kantor DPD RI, Senayan, dan kesepakatan itu rencananya dituangkan secara resmi lewat nota kesepahaman.

Pelibatan institusi riset dan organisasi masyarakat sipil ini juga ditujukan untuk memenuhi prinsip partisipasi bermakna.

Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu memperkaya perspektif ilmiah dalam proses legislasi yang sedang berjalan.

DPD RI berharap setiap produk legislasi yang dihasilkan memiliki sudut pandang utuh serta selaras dengan nilai keagamaan.

Seluruh rangkaian proses perumusan regulasi ini juga dipastikan tidak akan bertentangan dengan kebudayaan bangsa Indonesia.