Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih.

Langkah pengesahan aturan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurahman di kantornya yang berada di Jakarta.

Aturan baru ini disahkan guna mempercepat proses penyiapan serta pengoperasian Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.

Pemerintah memastikan setiap gerai yang beroperasi nantinya akan memperoleh pasokan barang secara berkelanjutan bagi kebutuhan masyarakat.

Masyarakat diharapkan bisa memperoleh barang dengan mudah, harga sesuai ketentuan, dan ketersediaan stok yang selalu terjaga.

Penyaluran khusus untuk barang bersubsidi juga ditekankan agar harus tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang berhak.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada beberapa hal teknis yang perlu diselesaikan bersama secara intensif.

Hal tersebut mencakup status koperasi sebagai titik penyalur, alokasi pasokan, modal kerja, logistik, pergudangan, hingga sistem transaksi.

Di sisi lain, surat keputusan untuk manajer koperasi kini sudah diterbitkan secara resmi oleh pihak berwenang.

Sistem penggajian bagi para pengelola koperasi tersebut juga telah disiapkan langsung oleh Kementerian Keuangan.