Persidangan sengketa syarat administrasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi saat ini terus bergulir.

Pihak pemohon yang dipimpin oleh Denny Indrayana menilai pencalonan tersebut cacat administrasi dan sarat rekayasa instrumen hukum.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, memberikan tanggapan atas dinamika persidangan yang sedang berlangsung tersebut.

Ia mendesak pihak terkait agar fokus menyusun argumentasi serta membeberkan bukti hukum otentik alih-alih melempar opini bermotif politik.

Menurutnya, persoalan ini berkaitan dengan syarat pemilihan di mana Gibran dinilai tidak memenuhi ketentuan administratif terkait SLTA.

Zainal mengakui sengketa yang menggugat kelengkapan administratif kandidat pasca-pemilu ini merupakan preseden baru dalam ketatanegaraan Indonesia.

Ketiadaan rujukan kasus serupa di masa lalu membuat posisi Mahkamah Konstitusi menjadi sangat krusial dalam menentukan arah hukum.

Ia menilai penyelesaian melalui jalur konstitusional ini sebagai satu-satunya cara paling elegan untuk mengakhiri berbagai polemik publik.

Zainal menyatakan bahwa proses ini patut dipertanyakan apakah akan dibiarkan tanpa jalan keluar atau dibawa ke mahkamah secara konstitusional.

Ia berharap putusan hakim konstitusi nantinya dapat memberikan kepastian hukum agar perdebatan mengenai ijazah tidak terus berlanjut sebagai bola liar.