Seorang pedagang kuliner kecil bernama Wahyu Triana Sari atau Ana mengajukan uji materi Undang-undang Jaminan Produk Halal ke Mahkamah Konstitusi.

Langkah hukum tersebut ditempuh karena ia menghadapi berbagai kendala birokrasi yang menyulitkan proses pengurusan sertifikasi produk dagangannya.

Kendala Administratif dan Tenggat Waktu

Melalui kuasa hukumnya, Ana menyampaikan bahwa ia harus menghadapi kerumitan sistem OSS saat menentukan klasifikasi baku lapangan usaha.

Selain itu, keterbatasan kuota pendampingan gratis serta biaya tambahan membuat pelaku usaha kecil merasa terbebani dengan tenggat waktu yang ketat.

Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan kemudahan pengurusan secara mandiri serta menunda penerapan sanksi bagi pelaku usaha mikro.

Tuntutan Uji Materi dan Permohonan Penundaan Sanksi

Dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon meminta agar pernyataan halal bagi usaha mikro dan kecil dapat dilakukan secara mandiri atau self declare.

Mekanisme berjenjang yang ada saat ini dinilai tidak sejalan dengan semangat kemudahan bagi pelaku usaha kecil, terutama jika seluruh bahan baku yang digunakan sebenarnya sudah memiliki label halal pada kemasannya.

Selain itu, kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa pihaknya juga mengajukan putusan sela berupa penundaan sementara kewajiban bersertifikat halal dan sanksi bagi produk usaha mikro dan kecil.

Penundaan tersebut dinilai penting mengingat tenggat waktu yang semakin dekat serta risiko kerugian material dan hilangnya kepercayaan pelanggan yang sulit dipulihkan jika produk harus ditarik dari peredaran.