Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menunjukkan keberanian untuk mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Nama politikus tersebut ikut tersorot dalam pusaran kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan Summarecon di Kabupaten Bogor.

Faktor Pertimbangan Politik Partai

Pengamat Politik Ray Rangkuti menyampaikan ada sejumlah pertimbangan politik yang membuat presiden belum mengambil tindakan tegas terhadap Nusron.

Salah satu alasan utamanya karena menteri tersebut merupakan kader dari Partai Golkar yang turut mendukung pemerintahan.

Keputusan untuk menonaktifkan menteri dari partai politik dikhawatirkan dapat mengganggu soliditas kabinet pemerintahan saat ini.

Selain itu, presiden diperkirakan akan berlindung di balik alasan belum adanya status hukum yang jelas bagi sang menteri.

Pemerintah diprediksi memilih menunggu proses hukum lanjutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum mengambil langkah pemberhentian.

Sebelumnya, aparat penegak hukum telah meningkatkan penanganan perkara dugaan suap lahan di Bogor tersebut ke tahap penyidikan.

Nusron sendiri menyatakan siap menghormati dan mengikuti seluruh proses penyidikan yang sedang berjalan.

Pihak Istana menegaskan bahwa presiden tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang ditangani oleh aparat berwenang.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto meminta publik untuk bersabar menunggu hasil penyidikan dari KPK.