Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memberikan penjelasan mengenai Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria.

Badan baru tersebut dirancang berada di bawah kendali langsung Presiden untuk mengoordinasikan pelaksanaan reforma agraria secara nasional.

Pembentukan lembaga ini nantinya akan berdampak pada sejumlah direktorat di Kementerian ATR/BPN yang berpotensi dilebur ke dalam badan baru.

Nusron menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa.

Pembagian kewenangan juga diatur terkait penanganan sengketa dan konflik agraria yang terjadi di tengah masyarakat.

Persoalan individu yang bersifat administratif akan tetap ditangani oleh Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, konflik komunal seperti antara masyarakat adat dengan korporasi berpotensi menjadi kewenangan lembaga baru tersebut.