Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid agar bersikap kooperatif.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul perkara dugaan suap terkait pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan agar Nusron dapat memprioritaskan proses hukum yang sedang berjalan.

Keterangan dari Nusron dinilai sangat penting untuk kelanjutan penanganan perkara tersebut.

Sikap kooperatif diperlukan agar penyidik dapat merangkkai alur kronologi peristiwa secara lebih komprehensif.

Pernyataan itu merespons laporan mengenai rencana lawatan Nusron ke luar negeri.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman menyebutkan bahwa Nusron akan bepergian ke Jepang.

Rencana perjalanan tersebut bertepatan dengan jadwal pemanggilan pemeriksaan dari pihak lembaga antirasuah.

Sebelumnya, Nusron telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik lembaga penegak hukum tersebut.

Pada pemanggilan pertama tanggal 7 Oktober, Nusron tidak hadir karena alasan agenda internal kementerian.

Sedangkan pada panggilan kedua dua pekan lalu, ia kembali absen akibat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.

Dalam penyidikan perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka resmi.

Beberapa nama tersangka di antaranya Sontang Coin Manurung, Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, serta Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lain yang turut ditetapkan meliputi Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Beberapa dari nama tersangka tersebut disebut oleh penyidik sebagai orang kepercayaan dari Menteri ATR/BPN.