Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid agar bersikap kooperatif.

Permintaan tersebut disampaikan dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan pentingnya memprioritaskan proses hukum.

Keterangan Nusron dinilai menjadi kunci untuk melengkapi penyelidikan yang sedang berjalan.

Pernyataan itu merespons kabar mengenai rencana lawatan Nusron ke luar negeri.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman menyebut Nusron akan pergi ke Jepang.

Sebelumnya, Nusron telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik lembaga antirasuah.

Pemanggilan pertama tidak dihadiri karena alasan agenda internal kementerian terkait.

Pada pemanggilan kedua, Nusron juga absen karena melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.

KPK belum mengonfirmasi secara resmi mengenai jadwal pemanggilan lanjutan untuk Nusron.

Dalam kasus ini, lembaga antirasuah telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan orang kepercayaan menteri terkait.

Daftar Tersangka Kasus Suap

Berdasarkan penyidikan perkara di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut, KPK telah menjerat delapan orang sebagai tersangka resmi.

Para tersangka yang ditetapkan lembaga antirasuah itu mencakup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung serta politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.

Selain itu, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bersama Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi turut masuk dalam daftar tersangka.

Empat tersangka lain yang turut dijerat adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Lebih lanjut, Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry diidentifikasi oleh KPK sebagai pihak-pihak yang bertindak sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.