Amerika Serikat menggelar pemilihan umum paruh waktu untuk menentukan kendali atas lembaga Kongres.

Partai Demokrat dan Republik bersaing ketat memperebutkan mayoritas kursi parlemen serta Senat.

Hasil pemilihan ini akan memengaruhi ruang gerak pemerintahan Presiden Donald Trump di Washington.

Apabila Partai Demokrat berhasil menguasai Kongres, mereka bakal memiliki perangkat pengawasan yang kuat.

Demokrat berencana meloloskan undang-undang terkait subsidi premi peserta Affordable Care Act.

Selain itu, penyelidikan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Trump dapat segera dimulai.

Target penyelidikan mencakup Departemen Efisiensi Pemerintah pimpinan Elon Musk.

Pengawasan ketat juga diarahkan kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth terkait konflik dengan Iran.

DPR yang dikuasai Demokrat berpotensi menentang rencana tarif Trump serta mendesak penghentian perang.

Dampak Kebijakan Ekonomi dan Potensi Konflik Kewenangan

Berakhirnya subsidi tambahan sebelumnya telah menyebabkan pembayaran premi melonjak 58 persen pada tahun ini setelah Partai Republik ogah melanjutkannya.

Topik subsidi tersebut sempat memicu penutupan pemerintahan atau shutdown selama 43 hari karena masa berlakunya berakhir pada pengujung 2025.

Selain itu, pengawasan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth berkaitan dengan perang AS melawan Iran yang memicu lonjakan harga energi dan biaya hidup tinggi.

Kendati demikian, seruan untuk mengakhiri perang menghadapi kerumitan karena membutuhkan suara Partai Republik untuk melawan potensi veto presiden.

Kevin Chen dari S Rajaratnam School of International Studies Nanyang Technological University menyatakan DPR yang dikuasai Demokrat juga mungkin menentang rencana tarif Trump.

Meskipun demikian, mekanisme prosedural yang berlaku tetap memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi penerapan kebijakan tarif tersebut.