Pemerintah bakal memungut pajak digital mulai 9 November 2026 yang menyasar berbagai sektor.

Sektor yang disasar mulai dari perbankan hingga platform teknologi finansial atau fintech.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini belum maksimal.

Skema dan Keterlibatan Sektor Swasta

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menjelaskan skema baru ini mewajibkan bank pemerintah dan swasta terlibat.

Selain perbankan, berbagai fintech serta marketplace digital juga wajib ikut serta dalam mekanisme pemungutan.

Platform seperti Shopee, Lazada, hingga GoTo disebut harus ikut memungut dan menyetorkan pajak.

Pajak tersebut mencakup kewajiban yang selama ini belum dipungut secara optimal oleh negara.

Pelaksanaan pemungutan pajak digital akan ditopang oleh penggunaan teknologi informasi.

Sistem elektronik dan kecerdasan buatan akan dimanfaatkan untuk mendeteksi seluruh transaksi.

Langkah perluasan obyek pajak ini diambil mengingat rasio penerimaan negara masih terbilang rendah.

Rasio penerimaan yang mencakup pajak, cukai, dan PNBP baru menyentuh angka 12 persen terhadap produk domestik bruto.

Angka tersebut dinilai masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Pemerintah telah menyiapkan payung hukum melalui peraturan presiden untuk mengeksekusi langkah tersebut.