Setelah dua kali mangkir, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akhirnya memenuhi panggilan KPK. Ia tiba-tiba mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026) pagi, dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor.

Nusron tiba sekitar pukul 09.22 WIB dengan mengenakan jas dan peci. Kehadirannya mengejutkan karena KPK sebenarnya tidak menjadwalkan pemeriksaan untuknya pada hari itu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi Nusron datang atas inisiatif sendiri untuk memenuhi panggilan sebelumnya.

Dua panggilan sebelumnya, pada 7 dan 15 Oktober 2026, tidak dipenuhi Nusron. Perkembangan ini pun menjadi sorotan, mengingat posisinya sebagai menteri yang memimpin kementerian yang sedang disidik lembaganya.

Kasus Suap Buka Blokir HGB

Kasus yang menjerat Nusron sebagai saksi adalah dugaan suap pembukaan blokir hak guna bangunan lahan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK telah menetapkan delapan tersangka dari rangkaian OTT pada 14 September 2026.

Para tersangka itu meliputi pejabat ATR/BPN, kepala kantor pertanahan, petinggi Summarecon, hingga pihak swasta. KPK menyebut empat di antara mereka diduga merupakan orang kepercayaan Nusron. Status itu, menurut KPK, masih sebatas dugaan penyidik.

Penyidikan juga melebar ke dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. KPK mendalami dugaan penerimaan terkait rotasi, promosi, dan mutasi jabatan, serta layanan pertanahan lainnya. Uang tunai Rp106,3 miliar disita dalam OTT tersebut.

Pemeriksaan Nusron berlangsung sekitar lima jam. Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengungkap materi maupun hasil pemeriksaan tersebut, dan Nusron tetap berstatus saksi, bukan tersangka.