Bank Indonesia memberikan penjelasan resmi mengenai peredaran uang rupiah kertas tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Uang tersebut belakangan ini ramai diburu oleh para kolektor karena dinilai langka dan tidak banyak ditemukan di pasaran.

Status Hukum Uang Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa uang tersebut tetap sah sebagai alat pembayaran.

Pencantuman tanda tangan pada uang kertas telah diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Aturan tersebut juga telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Denny menjelaskan bahwa tanda tangan yang tercantum selalu menyesuaikan dengan pejabat yang menjabat saat proses penetapan dan produksi berlangsung.

Oleh karena itu, pergantian pejabat negara setelah uang dicetak dan diedarkan tidak memengaruhi keabsahan alat pembayaran tersebut.

Masyarakat tetap dapat menggunakan uang pecahan tersebut secara normal untuk melakukan transaksi keuangan sehari-hari.

BI memastikan uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry Warjiyo tetap sah di wilayah NKRI.

Untuk penerbitan berikutnya, Bank Indonesia akan kembali menyesuaikan tanda tangan dengan pejabat yang sedang menjabat.

Fenomena ini bermula dari perbincangan warganet di media sosial yang tertarik mengoleksi rupiah kertas pecahan Rp100 ribu dengan tahun cetak 2026.