Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim tunggal Yuliana agar menolak permohonan praperadilan dari Silmy Karim.

Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa.

Silmy Karim merupakan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025-2026.

Ia berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi.

Pelaksana Tugas Kepala Bagian Litigasi Biro Hukum KPK, Natalia Kristianto, menyampaikan permintaan tersebut di ruang sidang.

Pihak KPK meminta hakim agar menyatakan seluruh proses penyidikan yang berjalan sah menurut hukum.

Surat Perintah Penyidikan tertanggal 3 Juni 2026 dinilai mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, KPK meminta penetapan status tersangka terhadap pemohon dinyatakan sah dan berdasar hukum.

Biro Hukum KPK menilai permohonan praperadilan yang diajukan pihak pemohon terlalu prematur.

Gugatan tersebut juga dianggap salah objek serta tidak jelas atau kabur.

Dalam permohonannya, pihak pemohon mempersoalkan upaya paksa penahanan dan penyitaan barang.

Pemeriksaan administrasi serta prosedur penyidikan turut menjadi materi pokok gugatan.

Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka bersama tujuh orang lainnya oleh lembaga antirasuah.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi.

Perkara tersebut dibongkar penyidik melalui operasi tangkap tangan pada awal bulan Juni 2026.