Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kembali menghadapi tantangan hukum baru di Mahkamah Konstitusi.

Partai Ummat tercatat menjadi salah satu pemohon dalam perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 tersebut.

Partai tersebut hadir bersama Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang bertindak sebagai pemohon ketiga.

Selain mereka berdua, permohonan ini juga diajukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan serta beberapa perorangan.

Partai Ummat dalam perkara ini diwakili oleh Ansufri ID Sambo selaku Plt Ketua Umum dan Muhammad Sadiq selaku Plt Sekretaris Jenderal.

Sementara itu, Denny Indrayana membawa kapasitasnya sebagai advokat yang berasal dari Integrity Law Firm.

Komite Independen Pemantau Pemilu turut serta dalam barisan pemohon melalui perwakilan bernama Brahma Aryana.

Sejumlah tokoh dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga tercatat bergabung sebagai pemohon dalam gugatan tersebut.

Para tokoh militer purnawirawan itu meliputi Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, dan Moeryono.

Tiga nama dari unsur perorangan turut melengkapi daftar pemohon, yakni M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma Sihombing.

Kelompok pemohon tersebut didampingi oleh total enam belas kuasa hukum dalam menghadapi proses persidangan.

Dua nama pengacara yang paling dikenal publik dalam tim kuasa hukum itu adalah Refly Harun dan Bambang Widjojanto.

Para pemohon meminta pengadilan menyatakan adanya persoalan mendasar dalam syarat pencalonan Gibran pada pemilihan sebelumnya.

Mereka meminta agar politikus muda tersebut didiskualifikasi karena dinilai tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang diatur dalam undang-undang.