Aturan yang dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 16 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Para pemohon menuntut agar persyaratan pendidikan tersebut dinyatakan bersifat wajib dan harus dipenuhi saat pendaftaran.

Penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada pemilu sebelumnya juga diminta untuk dinyatakan cacat hukum sejak semula.

Selain itu, mereka meminta pembatalan terhadap sejumlah keputusan lembaga pemilu yang berkaitan dengan penetapan pencalonan tersebut.

Para pemohon turut meminta pengadilan untuk membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih.

Mahkamah Konstitusi juga diminta memerintahkan anggota dewan untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden baru.

Menanggapi polemik ini, Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik memberikan pandangannya terkait isu ijazah tersebut.

Ia menilai bahwa jalur hukum yang berkaitan dengan wakil presiden tersebut telah digunakan secara berulang-ulang.

Menurutnya, target politik dari rangkaian gugatan ini adalah untuk mendegradasi Gibran Rakabuming Raka.

Pola gugatan tersebut dinilai terus dimainkan semaksimal mungkin oleh pihak-pihak tertentu.