Kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memicu tanda tanya publik.

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum menyentuh ruang kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menuai kritik dari Yudi Purnomo.

Mantan penyidik tersebut menilai langkah penindakan lembaga antirasuah itu terkesan tebang pilih dalam menangani perkara.

Padahal, KPK telah menetapkan empat tersangka dari lingkaran dekat sang menteri serta menggeledah ruang kerja Direktur Jenderal.

Yudi Purnomo secara terbuka mempertanyakan alasan lembaga antirasuah yang berdalih belum mempunyai cukup bukti.

Tidak dilakukan penggeledahan terhadap ruang kerja tentu membuat dirinya bertanya-tanya terkait kinerja KPK.

Pernyataan tersebut disampaikan Yudi dalam sebuah program televisi swasta pada Senin (21/9/2026).

Berdasarkan pengalamannya menangani operasi tangkap tangan, sebuah proses penindakan pasti melalui pemantauan matang sejak awal.

KPK diyakini sudah mengetahui alur perkara sejak tahap pelaporan, verifikasi, hingga ekspos penyelidikan.

Alasan kekurangan bukti dinilai tidak relevan karena para tersangka sudah dipantau dan ditempel sejak awal.

Sikap pasif KPK terhadap ruangan Nusron Wahid kini menjadi ujian integritas dalam mengusut kasus suap HGB.