Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memastikan bahwa proses perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu berlangsung tanpa melalui tes.

Seluruh proses peralihan tersebut dijadwalkan mulai berlaku secara otomatis per tanggal 1 Januari 2027 mendatang.

Pihaknya saat ini tengah meminta pemerintah daerah untuk merampungkan proses pendataan yang diperlukan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyebutkan bahwa kebijakan pengangkatan penuh tanpa tes ini mencakup sekitar 240 ribuan guru.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyatakan bahwa tenaga pendidik yang belum lolos seleksi tetap akan dipertahankan.

Pemerintah memastikan para guru tersebut tidak akan dipecat atau dirumahkan, dengan pembiayaan yang bersumber dari dana BOS sekolah.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemerintah dan DPR dalam memberikan kepastian status bagi para tenaga pendidik.

Prinsip utamanya adalah melindungi kesejahteraan guru tanpa ada pemutusan hubungan kerja maupun kebijakan merumahkan tenaga pengajar.