Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengumumkan bahwa tunjangan profesi guru non-ASN yang sempat menunggak telah berhasil disalurkan.

Pencairan dana tersebut disampaikan dalam agenda di Gedung Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Abdul Mu'ti, seluruh tunjangan bagi guru non-ASN telah dikirimkan untuk masa pembayaran empat bulan sekaligus.

Anggaran yang dibayarkan mencakup periode Juli, Agustus, September, dan Oktober dengan besaran mencapai Rp6 juta setiap orang.

Para tenaga pendidik diimbau untuk segera memeriksa saldo masing-masing karena dana sudah mulai diterima.

Sebelumnya, hak finansial para pengajar ini dilaporkan mengalami keterlambatan pembayaran selama tiga bulan oleh pihak terkait.

Kementerian Keuangan sebelumnya sempat menyatakan bahwa proses penyiapan anggaran pencairan tersebut sedang berjalan.

Komisi X DPR RI juga sempat mendesak pemerintah agar segera menuntaskan persoalan hak tenaga pendidik yang tertunda.

Kendala pembayaran tersebut dinilai murni berasal dari masalah birokrasi di internal kementerian keuangan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani sebelumnya menilai keterlambatan pembayaran hak tenaga pendidik tersebut murni karena kendala birokrasi.

Ia menyebut pihaknya menerima banyak keluhan dari para guru di berbagai daerah terkait penundaan hak mereka, padahal Kemendikdasmen telah melayangkan surat permohonan pencairan anggaran.

Pemerintah menegaskan persoalan ini sama sekali bukan karena ketiadaan alokasi dana karena anggarannya sudah disetujui DPR dan dialokasikan setiap tahun.