Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Dalam agenda sidang tersebut, sejumlah pemohon meminta lembaga yudisial mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Para pemohon menilai Gibran tidak memenuhi syarat administratif pencalonan karena diduga tidak lulus jenjang pendidikan SMA sederajat.

Dasar Gugatan dan Permintaan Pemohon

Gugatan teregister dengan nomor perkara 01/PHPU. PRES-XXIV/2026.

Perkara ini diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, dan Bonatua Silalahi.

Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, menyatakan indikasi cacat syarat pendidikan calon wakil presiden bersifat manipulatif.

Pemohon menyoroti perubahan aturan mendadak melalui Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Aturan tersebut mengecualikan syarat atau bukti kelulusan SLTA sederajat menjelang penutupan pendaftaran.

Selain itu, terdapat surat keterangan penyeteraan yang diterbitkan Kemendikbud tanpa dokumen kelulusan mendasar.

Salah satu pemohon, Denny Indrayana, menegaskan proses pelantikan tidak menghapus dugaan cacat pencalonan tersebut.

Para pemohon meminta majelis hakim membatalkan empat keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait Gibran.

Mereka juga meminta pembatalan pelantikan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

MPR diminta menggelar sidang untuk memilih wakil presiden usulan presiden dalam waktu enam puluh hari.

Tindak Lanjut Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi belum memberikan respons langsung terhadap petitum para pemohon.

Lembaga tersebut meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menyiapkan jawaban untuk sidang lanjutan.

Hakim Saldi Isra meminta Komisi Pemilihan Umum menyertakan bukti risalah pembahasan revisi aturan.

Badan Pengawas Pemilu juga diminta menjelaskan bentuk pengawasan terkait perubahan norma syarat pendidikan tersebut.