Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan instruksi khusus kepada jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ia meminta agar pengawasan lembaga tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi.

Proses pengawasan dituntut semakin tajam serta menggunakan basis risiko yang mampu membaca berbagai pola pelanggaran.

Suahasil menekankan pentingnya pengawasan yang menjangkau seluruh kegiatan ekonomi mulai dari bagian hulu.

Langkah tersebut diyakini mampu mengurangi berbagai bentuk kegiatan ilegal yang tidak diperlukan.

Selain memperkuat pengawasan, Bea Cukai juga diminta memberikan pembinaan optimal kepada para pelaku usaha.

Pembinaan ini secara khusus ditujukan bagi para pelaku usaha yang berorientasi pada pasar ekspor.

Sejumlah pejabat baru turut dilantik dalam jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari Senin.

Adhang Noegroho Adhi ditunjuk sebagai Kepala Kanwil DJBC Maluku dalam pelantikan tersebut.

Galih Elham Setiawan kini memegang kendali sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama BC Tipe A Tanjung Priok.

Suahasil juga menugaskan Agus Amiwijaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.

Posisi Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi dipercayakan kepada Estty Purwadiani Hidayatie.

Arahan serupa turut diberikan kepada jajaran pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Suahasil meminta pejabat DJP agar lebih tajam dalam membaca arah perekonomian nasional secara menyeluruh.

Pemahaman mendalam terhadap dinamika perilaku wajib pajak diperlukan agar perumusan kebijakan menjadi lebih tepat.

Pemenuhan target penerimaan dinilai krusial demi membangun sistem perpajakan yang kredibel dan adil.

Sistem perpajakan tersebut diharapkan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan ke depan.

Sementara itu, pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan diingatkan agar memandang APBN sebagai instrumen penggerak.

Pengelolaan kas negara harus berjalan secara presisi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Akurasi eksekusi belanja negara pada waktu tepat diperlukan guna menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.