Polemik yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus menjadi bahan perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta publik agar tidak terlalu larut dalam persoalan tersebut.

Menurut Jimly, masalah ijazah tersebut bukanlah menjadi pokok permasalahan utama yang harus dihadapi oleh negara saat ini.

Ia mengajak masyarakat untuk melihat berbagai persoalan kenegaraan dari sudut pandang yang jauh lebih luas secara proporsional.

Cara pandang tersebut diharapkan mampu menempatkan setiap masalah secara tepat agar tidak menguras energi publik secara berlebihan.

Jimly menilai masih ada sebagian orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk mengurusi perdebatan dokumen pendidikan tersebut.

Ia menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai hanya membuang-buang waktu di tengah banyaknya masalah lain yang butuh perhatian.

Meskipun memahami kekecewaan sebagian pihak pasca kontestasi politik, ia mengingatkan bahwa Gibran kini telah resmi menjabat.

Jabatan sebagai wakil presiden tersebut akan diemban oleh Gibran secara sah hingga masa baktinya berakhir pada tahun 2029.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menerima kenyataan politik ini tanpa harus merasa baper dalam bernegara.

Masyarakat tetap memiliki kesempatan penuh untuk menyalurkan pilihan politik mereka kembali pada pemilu berikutnya.

Di sisi lain, sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Denny Indrayana kini telah terdaftar secara resmi di Mahkamah Konstitusi.