Wacana pengaturan syarat dukungan minimal dua fraksi di parlemen untuk pencalonan presiden dan wakil presiden kembali menjadi perbincangan publik.

Isu tersebut mengemuka melalui draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang menjadi sorotan.

Sebelumnya, wacana pembatasan serupa sempat disinggung oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman.

Kini, gagasan yang sama turut disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait aturan dukungan partai parlemen.

Menurut Surya Paloh, dirinya mendengar informasi bahwa mekanisme dukungan baru bagi calon presiden minimal harus didukung oleh dua fraksi.

Kendati demikian, Partai NasDem menyatakan tidak mempermasalahkan wacana aturan dukungan minimal tersebut.

Di sisi lain, tanggapan serupa juga disampaikan oleh unsur pimpinan DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus.

Deddy menyebut partainya tidak keberatan dan meminta semua pihak untuk menunggu naskah akademik RUU Pemilu secara resmi.

Ia menilai syarat dukungan partai di parlemen sangat dibutuhkan agar presiden terpilih dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen karena dinilai membatasi hak konstitusional.