Eks Stafsus Sri Mulyani Sentil Klaim Purbaya Bersih-bersih Mafia yang ramai diperbincangkan publik.

Prastowo Yustinus mengingatkan bahwa pengisian jabatan di Kementerian Keuangan sudah mengikuti sistem merit.

Pegawai harus melalui manajemen talenta serta seleksi ketat sebelum masuk dalam talent pool.

Kandidat yang lolos tersebut wajib melewati Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat.

Ia menilai narasi heroisme seperti bersih-bersih mafia tetap perlu diuji dengan regulasi yang berlaku.

Respons tersebut muncul setelah adanya usulan pembatalan rotasi pejabat oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bimo Wijayanto menyebut ada sejumlah nama yang tidak mengikuti prosedur asesmen dan manajemen talenta.

Polemik ini berawal dari perombakan besar-besaran yang dilakukan Purbaya terhadap ratusan pegawai.

Purbaya sempat menyatakan bahwa surat keputusan yang telah diterbitkan masih bisa diubah menteri baru.

Prosedur Pengangkatan Pejabat dan Polemik Rotasi

Menurut Prastowo, kandidat yang memenuhi syarat dan disetujui Baperjakat kemudian diangkat sebagai pejabat.

Ia menyarankan agar nama-nama pejabat yang dipersoalkan dalam rotasi tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah mereka benar-benar masuk dalam talent pool dan telah melalui proses yang semestinya.

Prastowo memperingatkan agar narasi heroisme tersebut tidak justru merusak sistem yang sudah dibangun dan disepakati bersama.

Respons ini sebelumnya juga berkaitan dengan langkah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang mengusulkan penundaan atau pembatalan rotasi sejumlah pejabat karena dinilai tidak mengikuti proses asesmen.

Bimo menjelaskan bahwa usulan tersebut bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan bagi kandidat lain yang telah mengikuti seluruh tahapan pengangkatan sesuai prosedur.

Polemik ini bermula dari perombakan besar-besaran yang mencakup sekitar 50 pegawai level Eselon II dan 350 pegawai level Eselon III.

Terkait pegawai yang telah dilantik pada masa kepemimpinannya, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan seharusnya masih berlaku.

Meski demikian, ia juga mengakui bahwa keputusan tersebut tetap dapat diubah oleh menteri yang baru menjabat.