Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan penerapan PPh Pasal 22 bagi pedagang online di marketplace berlaku mulai 1 November 2026.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan kebijakan tersebut akan diberlakukan sesuai dengan kesiapan dari masing-masing platform.

Aturan ini mengacu pada pengumuman serta peraturan yang sudah ada sebelumnya dan belum ada perubahan arahan dari Menteri Keuangan.

Sebelumnya, kebijakan pemungutan pajak bagi seller marketplace sempat ditunda karena kondisi daya beli masyarakat dinilai belum cukup kuat.

Terdapat empat platform lokapasar yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.

Keempat platform perdagangan melalui sistem elektronik tersebut meliputi Tokopedia, Shopee, Lazada, serta Blibli.

Penunjukan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak.

PMK tersebut mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajak yang kini dipungut langsung oleh pihak marketplace yang ditunjuk.

Kebijakan tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku pada awal Agustus sebelum akhirnya diputuskan untuk ditunda sementara waktu.

Penundaan itu dilakukan oleh menteri keuangan periode sebelumnya karena menilai kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat masih belum cukup kuat.

Melalui ketentuan baru ini, mekanisme pelunasan pajak yang mulanya harus disetor sendiri oleh pedagang kini dialihkan agar dipungut langsung oleh platform yang bersangkutan.