Wacana setoran dividen sebesar Rp120 triliun dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara menuai kritik keras dari pengamat politik.

Kebijakan tersebut sebelumnya sempat dilontarkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa ketika masih mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan.

Rencana penarikan keuntungan dalam jumlah besar dinilai berpotensi mengganggu fungsi utama lembaga tersebut dalam melakukan ekspansi.

Lembaga pengelola investasi dinilai membutuhkan keleluasaan penuh dalam mengelola modal guna membangun kredibilitas di tingkat global.

Pendekatan yang menjadikan institusi investasi sebagai sumber penerimaan kas pemerintah diibaratkan seperti memperlakukan aset sebagai sapi perah.

Di sisi lain, setoran tersebut awalnya diarahkan sebagai cadangan fiskal untuk memperkuat kapasitas keuangan negara setelah memperhitungkan kebutuhan.

Perkembangan rencana ini kemudian mengalami perubahan posisi setelah terjadi pergantian pejabat pada kursi kepemimpinan Kementerian Keuangan.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa pihaknya akan segera membahas kembali skema setoran tersebut bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Hingga pertengahan September 2026, besaran pasti serta mekanisme penyetoran dana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan lanjutan.