Pemerintah merampungkan pembayaran kewajiban surat utang terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sisa warisan krisis 1997-1998 pada Agustus 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pelunasan utang tersebut tercapai seiring dengan adanya surplus Bank Indonesia sebesar Rp55 triliun.

Dana surplus itu kemudian disetorkan langsung ke kas negara untuk membayar kembali kewajiban surat utang dalam rangka penanganan krisis masa lalu.

Informasi mengenai surplus bank sentral tersebut didapatkan oleh pihak pemerintah ketika melaksanakan proses audit laporan keuangan pada tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seluruh surplus yang dibukukan oleh Bank Indonesia wajib disetorkan ke kas negara.

Pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi penerimaan ini dengan mencantumkan proyeksi sebesar Rp56,4 triliun di dalam laporan semesteran.

Dengan terealisasinya setoran tersebut, total pendapatan negara dari pos Kekayaan Negara Dipisahkan kini telah mencapai angka Rp58 triliun.

Penggunaan dana itu diatur secara khusus untuk menyelesaikan kewajiban surat utang negara yang diterbitkan saat menangani krisis akhir dekade 90-an.

Suahasil menilai pelunasan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini sebagai pencapaian tersendiri dalam sejarah sektor keuangan Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah juga telah berhasil melunasi kewajiban obligasi rekapitalisasi atau obligasi rekap pada bulan Juli tahun 2020.

Pelunasan ini menjadi prestasi bagi pemerintah karena kewajiban surat utang obligasi rekap sudah lunas lebih dulu dibandingkan utang tersebut.