Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah belum melakukan pembahasan mengenai formulasi upah minimum provinsi untuk tahun 2027.

Fokus utama Kementerian Ketenagakerjaan saat ini adalah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan terlebih dahulu.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tetap akan menampung berbagai aspirasi yang disampaikan oleh pihak buruh maupun industri.

Perhitungan besaran upah minimum nantinya akan menyesuaikan langsung dengan ketentuan yang tertuang di dalam RUU tersebut.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh sebelumnya telah mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen.

Usulan tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2026 yang memperhitungkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kelompok buruh berencana menggelar unjuk rasa bertahap di berbagai daerah untuk memperjuangkan tuntutan kenaikan upah tersebut pada Oktober mendatang.

Tuntutan Serikat Buruh

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan perhitungan usulan tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2026 yang menggunakan angka inflasi, angka pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu.

Terkait rencana aksi unjuk rasa pada bulan Oktober mendatang, Said mengatakan waktu pasti unjuk rasa ini masih belum ditetapkan dan masih dalam pembahasan.

Namun, yang pasti aksi ini akan dilakukan bertahap dari tingkat daerah di kantor-kantor kepala daerah di seluruh Indonesia.